PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANJAR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Berdasarkan Pengumuman Nomor : 183/HM.06-PU/6303/KPU-Kab/VI/2018 Tentang : PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANJAR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, KPU Kabupaten Banjar menerima pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD.

Tempat dan Waktu Pengajuan Bakal Calon

Tanggal : 04 Juli s/d 17 Juli 2018

Waktu : 08.00 – 16.00 WITA ( hari pertama s/d hari ke tiga belas ) dan 08.00 – 24.00 WITA ( hari terakhir )

Tempat : Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Jl. A. Yani Km. 39 No.46 KOMPAS Martapura.

Ketentuan Pengajuan Bakal Calon

  1. Pengajuan bakal calon oleh Partai Politik hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa pengajuan.
  2. Partai Politik wajib memasukan data pengajuan bakal calon dan data bakal calon serta mengunggah dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen bakal calon ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON).

Syarat Pengajuan Bakal Calon

  1. Diajukan oleh Pimpinan Partai Politik dari kepengurusan yang sah sesuai tingkatannya;
  2. Jumlah bakal calon paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Dapil;
  3. Disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil;
  4. Di setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan;

Syarat Bakal Calon

Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Banjar adalah Warga Negara Indonesia, yang memenuhi persyaratan :

  1. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT;
  2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  3. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
  5. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
  6. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
  7. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali:
    • mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, atau
    • terpidana karena kealpaan ringan atau karena alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara, dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik;
  8. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi;
  9. sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif;
  10. terdaftar sebagai pemilih;
  11. bersedia bekerja penuh waktu;
  12. mengundurkan diri sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota, kepala desa, perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam melaksanakan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
  13. mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu atau panitia Pemilu yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
  14. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  15. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
  16. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
  17. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;
  18. dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilu;
  19. dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil;
  20. Mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/ Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/ Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir.

Dokumen Pengajuan Bakal Calon dan Dokumen Bakal Calon

  1. mempedomani ketentuan Pasal 8, Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota.
  2. formulir pengajuan bakal calon dan formulir bakal calon dapat diunduh dari aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON).
  3. seluruh dokumen dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
  4. dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c dimasukkan dalam map masing-masing dengan menuliskan nama Partai Politik dan Dapil dengan huruf kapital pada bagian luar map.
  5. Dokumen surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif sebagai pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf i diperoleh dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah serta BNN Kabupaten/Kota, BNN Provinsi, atau BNN Pusat yang memenuhi syarat, yang daftarnya dapat diunduh di laman kpu.go.id.

Data dan Informasi Tahapan Pencalonan

Informasi lebih lanjut tentang ketentuan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banjar dapat diperoleh di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Jl. A. Yani Km. 39 No.46 KOMPAS Martapura atau menghubungi No. HP. 0852 51224259 (Riza) dan No. HP. 0813 49382048 (Huri).

DOWNLOAD PENGUMUMAN DAFTAR CALON LEGISLATIF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *